BAZNAS RI dan Kemenko PM Jajaki Sinergi untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Pemberdayaan Mustahik

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) RI, Dr. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si, di Gedung Kemenko PM, Jakarta, baru-baru ini. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta pemberdayaan mustahik.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, hadir dalam pertemuan tersebut bersama Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, SE, MIDEc, Ak, CA, CPA, CWM, serta Sekretaris Utama BAZNAS RI, H. Subhan Cholid, Lc. Dalam sambutannya, Kiai Noor menegaskan pentingnya sinergi antara BAZNAS dan pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem.

"BAZNAS berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.

"Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan BAZNAS, zakat dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi umat dan membantu mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem," tambahnya.

Kiai Noor menjelaskan bahwa BAZNAS telah melaksanakan berbagai program yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

"Kami tidak hanya menyalurkan bantuan konsumtif, tetapi juga bantuan produktif melalui program pemberdayaan ekonomi seperti ZChicken, Zmart, ZAuto, dan ZCoffee. BAZNAS siap berbagi pengalaman dan berkolaborasi dengan Kemenko PM untuk memperluas dampak program ini," ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa integrasi program pemberdayaan mustahik dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan meningkatkan efektivitas penyaluran zakat.

"Dengan dukungan dari Kemenko PM, kami berharap program-program BAZNAS dapat menjangkau lebih banyak mustahik dan memberikan dampak yang lebih luas," tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kementeriannya bertugas mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga seperti BAZNAS sangat penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Muhaimin juga menyoroti pentingnya data yang akurat dalam penyaluran bantuan. DTSEN akan menjadi acuan utama untuk memastikan bantuan dan zakat tersalurkan secara tepat sasaran.

"Salah satu strategi utama dalam pengentasan kemiskinan adalah data yang akurat. Saat ini, data kemiskinan di Indonesia diperbarui setiap tiga bulan untuk memastikan keakuratannya dan menghindari tumpang tindih informasi antar-kementerian," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sekitar 3,1 juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin ekstrem, dengan mayoritas kepala keluarga hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD).

"Angka ini menunjukkan perlunya langkah konkret untuk segera mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem," ucapnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama strategis antara BAZNAS RI dan Kemenko PM dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta pemberdayaan mustahik di Indonesia.