BAZNAS Provinsi Jawa Timur menggelar audiensi dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Tulungagung-Trenggalek untuk mengoptimalkan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Jumat (19/9/2025).

Pertemuan ini dihadiri Kasi SMA/SMK Cabdin Tulungagung-Trenggalek Sunaryo, M.Pd., Ketua BAZNAS Jatim Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si., para wakil ketua BAZNAS Jatim, serta jajaran MKKS setempat.

Dalam sambutannya, Sunaryo menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Plh. Kacabdin dan menegaskan kesiapannya menindaklanjuti arahan BAZNAS Jatim.

“Kami mohon maaf karena Plh. Kacabdin ada kegiatan sehingga harus mewakilkan kepada saya. Kami siap menerima apa yang disampaikan BAZNAS Jatim kepada Cabdin Tulungagung. Ini adalah langkah cepat kami menindaklanjuti surat dari BAZNAS, maka kami segera tindak lanjuti untuk dilaksanakan pada hari Rabu. Sempat mau digeser tanggal 25, tapi kami ingin secepatnya,” ujarnya.

Ketua BAZNAS Jatim, Prof. Ali Maschan Moesa, menegaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural (LPNS) yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

“Kami ini BAZNAS, namanya badan itu Lembaga Pemerintah Non Struktural. Kami ke sini atas perintah negara dan agama, melaksanakan undang-undang. Tugas pokoknya ikut menyelesaikan kemiskinan dan kesenjangan,” tegasnya.

Prof. Ali juga menyebut BAZNAS memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara seperti BMKG dan BRIN, namun berbeda dalam pendanaan.

“Satu-satunya badan di Indonesia yang tidak diberi APBN adalah BAZNAS. Hanya saja operasionalnya dibantu gubernur, tetapi seberapa welasnya beliau,” tuturnya.

Prof. Ali menambahkan, BAZNAS Jatim bertanggung jawab kepada Presiden dan di tingkat provinsi berada di bawah koordinasi Gubernur Jawa Timur.

“Kami datang bukan mengemis, tetapi melaksanakan perintah negara dan agama. Jika kita saling membantu optimalisasi zakat dan infak, insya Allah hati kita tenang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prof. Ali menekankan pentingnya peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai pengelola zakat di lingkungan pendidikan.

“Ketika UPZ setor ke BAZNAS, 70 persen akan kembali untuk bina lingkungan, seperti membantu anak yang sepatunya rusak, menyantuni tukang kebersihan, dan lain-lain. Tiga persen dapat digunakan untuk operasional UPZ,” jelasnya.

Wakil Ketua II BAZNAS Jatim, Dr. KH. Ahsanul Haq, menegaskan bahwa ASN menjadi sasaran utama penghimpunan zakat karena penghasilannya bersumber dari negara.

“Pegawai negeri masuk profesi, maka menurut fatwa MUI hasil kerja profesi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Bagi yang belum mencapai nisab, silakan tetap berinfak dan bersedekah melalui UPZ,” terangnya.

Beliau menambahkan, setiap Cabdin di Jawa Timur telah memiliki UPZ yang bertugas menerima zakat dari ASN yang telah mencapai nisab dan menyetorkannya ke BAZNAS Jatim.

“Berapapun yang terkumpul akan disetorkan ke BAZNAS Jatim, lalu UPZ bisa mendistribusikan maksimal 70 persen untuk program sosial di wilayahnya, dan 3 persen dapat digunakan untuk operasional,” jelasnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengelolaan zakat, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi BAZNAS Jatim dan dunia pendidikan dalam mendorong budaya zakat, infak, dan sedekah untuk pengentasan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur melaksanakan audiensi dengan Politeknik Negeri Madiun (PNM) dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), Rabu (17/9/2025).

Hadir dalam kegiatan ini Direktur PNM, Dr. Muhammad Taali beserta jajaran; Ketua BAZNAS Jatim, Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si.; Wakil Ketua I BAZNAS Jatim, Drs. KH. Masnuh, M.A.; Wakil Ketua II, Dr. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I.; Wakil Ketua III, Dr. KH. Muhammad Zakki, M.Si.; serta Wakil Ketua IV, Dr. KH. Husnul Khuluq, M.M.

Direktur PNM, Dr. Muhammad Taali, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kunjungan BAZNAS Jatim. “Syukur alhamdulillah kita diberikan sehat, sehingga hari ini bisa audiensi dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Poltek Madiun memiliki dua kampus dengan total lahan 7.000 meter persegi. Di kampus 2 terdapat fasilitas program studi perkeretaapian, yang membuat kami dikenal di tingkat nasional dan mancanegara sebagai satu-satunya politeknik dengan jurusan kereta api. Saat ini ada sekitar 15 program studi lain seperti akuntansi dan teknologi informasi, dengan jumlah mahasiswa 4.200 orang serta lebih dari 268 pegawai tetap ditambah tenaga outsource,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan BAZNAS Jatim. “Kami sangat berterima kasih, insya Allah kami akan mendengarkan petuah dari Pak Yai. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon petunjuk terkait apa saja yang bisa kami kerja samakan dengan BAZNAS. Selama ini pemahaman kami tentang BAZNAS masih minim. Kami sudah mengumpulkan zakat, tetapi belum terkoordinasi dengan baik. Karena itu, kami siap berkoordinasi dan menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Insya Allah akan kami tindak lanjuti agar bisa bekerja lebih tenang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Jatim, Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, menegaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. “Kami ini seperti BRIN atau BMKG, sama-sama lembaga pemerintah non-struktural. Bedanya, kalau lembaga lain mendapat anggaran, BAZNAS tidak memperoleh APBN sepeser pun. Justru kami diberi tugas negara untuk mencari dana sebanyak-banyaknya demi membantu fakir miskin, menuntaskan kemiskinan, dan mengurangi disparitas sosial,” ungkapnya.

Prof. Ali menambahkan, zakat ASN telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 sehingga wajib disalurkan melalui BAZNAS. “Dana ZIS yang disetor ke BAZNAS bisa kembali hingga 70 persen untuk dikelola instansi, sementara 30 persen untuk program pemberdayaan di luar. Saat ini Ibu Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan UMKM dan pemberantasan rentenir. BAZNAS hadir untuk memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga ditanggung negara. Jadi kami ke sini bukan untuk meminta, tapi menjalankan perintah negara sekaligus perintah agama,” jelasnya.

Wakil Ketua I BAZNAS Jatim, Drs. KH. Masnuh, M.A., menekankan pentingnya sinergi. “Kami hadir di Politeknik untuk memperkuat kolaborasi. Zakat dari SMA ke atas menjadi ranah provinsi, sedangkan SMP ke bawah ranah kabupaten/kota. Kami berharap PNM bisa ikut memperkuat distribusi zakat agar manfaatnya lebih luas,” ujarnya.

Wakil Ketua II BAZNAS Jatim, Dr. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I., menambahkan aspek teknis pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). “Secara teknis, perguruan tinggi dapat membentuk UPZ dengan kepengurusan minimal 5 orang dan disahkan melalui SK Ketua BAZNAS Jatim. Zakat profesi wajib ditunaikan jika penghasilan ASN melebihi nisab setara 85 gram emas atau sekitar Rp7,1 juta per bulan. Dana yang terkumpul bisa dikelola kembali hingga 70 persen untuk kebutuhan kampus, misalnya membantu mahasiswa melalui UKT atau program sosial lainnya,” terangnya.

Senada, Wakil Ketua III BAZNAS Jatim, Dr. KH. Muhammad Zakki, M.Si., menilai PNM memiliki potensi besar dalam penguatan vokasi dan pemberdayaan ekonomi. “Ada dua hal yang bisa menjadi ikon di Politeknik. Pertama, pengembangan vokasi yang diarahkan pada UMKM mahasiswa bekerja sama dengan Kadin. Kedua, skema zakat 70 persen kembali ke kampus yang sangat menguntungkan, karena bisa digunakan untuk menguatkan ekonomi mahasiswa maupun masyarakat sekitar,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua IV, Dr. KH. Husnul Khuluq, M.M., menegaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang sah dan ditetapkan negara. “Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa BAZNAS adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengelola zakat. Bahkan dalam RPJMN, zakat masuk sebagai prioritas nasional dengan target Rp77 triliun pada 2029. Karena itu, kerja sama dengan perguruan tinggi seperti PNM sangat strategis untuk memperkuat peran zakat dalam pembangunan,” pungkasnya.

Audiensi ini diakhiri dengan penyerahan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui BAZNAS, sekaligus komitmen bersama untuk menindaklanjuti pembentukan UPZ di lingkungan Politeknik Negeri Madiun agar potensi zakat civitas akademika dapat dikelola optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur melaksanakan audiensi dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah Jombang, Rabu (17/9/2025). Pertemuan ini membahas langkah-langkah optimalisasi penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan pendidikan.

Audiensi tersebut dihadiri Plt. Kepala Cabdin Jombang, Pinky Hidayati, S.Psi., M.Psi.; Ketua UPZ Cabdin Jombang, Drs. Mufid, M.Pd.; Ketua BAZNAS Jatim, Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si.; Wakil Ketua I BAZNAS Jatim, Drs. KH. Masnuh, M.A.; Wakil Ketua II BAZNAS Jatim, Dr. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I.; serta Wakil Ketua IV BAZNAS Jatim, Dr. KH. Husnul Khuluq, M.M.

Ketua UPZ Cabdin Jombang, Drs. Mufid, M.Pd., menjelaskan bahwa program ZIS di Jombang sejauh ini berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan.

“Rencananya program UPZ Cabdin Jombang akan mengadakan acara sesuai anggaran 2025, di antaranya santunan dan beasiswa bagi yang kurang mampu, bertepatan dengan momentum Maulid Nabi. Namun karena kondisi, saya bersama pengurus belum menemukan titik temu, apalagi saya akan purna, sehingga belum terealisasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya bimbingan dari para ulama agar pengelolaan ZIS dapat terus meningkat. “Masalah zakat ini termasuk agak riskan. Karena itu saya berharap terus ditingkatkan kontribusi zakat, dengan motivasi dari para kiai kepada para muzaki. Selain itu, saya mohon kebijakan dari Ibu Kacabdin agar segera mengusulkan kepengurusan baru ke BAZNAS Jatim, supaya kegiatan tidak vakum dan tetap eksis,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kacabdin Jombang, Pinky Hidayati, mengapresiasi kiprah UPZ di wilayahnya. “Alhamdulillah, UPZ Jombang ini lebih hidup dan lebih bergerak. Kami juga memiliki program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang disalurkan kepada sekolah dengan pengumpulan zakat terbanyak. Ini sekaligus memotivasi agar kesadaran berzakat bisa meningkat,” ungkapnya.

Pinky juga menyampaikan harapannya kepada BAZNAS Jatim. “Kami mohon arahan dan bimbingan dari para kiai agar program ini bisa lebih baik lagi. Sosialisasi penyaluran zakat ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran, sehingga pengumpulan zakat bisa meningkat untuk ke depan,” jelasnya.

Ketua BAZNAS Jatim, Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, menegaskan pentingnya regulasi zakat ASN. “BAZNAS ini satu-satunya lembaga pemerintah nonstruktural yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tanpa menerima alokasi APBN. Tugas kami adalah menuntaskan kemiskinan dan mengurangi disparitas sosial. ASN diwajibkan menyalurkan zakat melalui BAZNAS sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2014. Bahkan dana ZIS bisa dikembalikan hingga 70 persen, dengan 3 persen di antaranya bisa dipakai untuk operasional,” terangnya.

Prof. Ali menambahkan, “Alhamdulillah, di Jawa Timur pengumpulan zakat sudah hampir mencapai Rp50 miliar. Kami siap kapan pun jika seluruh kepala sekolah bisa dikumpulkan untuk sosialisasi. Karena tidak ada diskusi yang lebih baik daripada diskusi tentang zakat dan sedekah.”

Wakil Ketua II BAZNAS Jatim, Dr. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I., turut menegaskan pentingnya disiplin zakat ASN. “Zakat ini tidak bisa sesuka hati, sudah ditentukan 2,5 persen. Menurut fatwa MUI, ASN adalah profesi. Kalau gaji dan TPP lebih dari Rp7 juta per bulan, berarti sudah mencapai nisab dan wajib zakat. Di Jombang ada sekitar 1.200 ASN yang bisa dipetakan, mana yang wajib zakat dan mana yang bisa berinfak atau bersedekah,” jelasnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, sekaligus komitmen bersama untuk terus mengoptimalkan pengelolaan zakat di lingkungan pendidikan, khususnya di Kabupaten Jombang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur menggelar Sosialisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Kegiatan ini berlangsung di Kantor UPT Dinas Pendidikan Jawa Timur, Selasa (16/9/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Dr. Kiswanto, S.Pd., M.Pd., beserta jajaran; Ketua BAZNAS Jatim, Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si.; Wakil Ketua I BAZNAS Jatim, Drs. KH. Masnuh, M.A.; Wakil Ketua II BAZNAS Jatim, Dr. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I.; Wakil Ketua III BAZNAS Jatim, Dr. KH. Muhammad Zakki, M.Si.; Wakil Ketua IV BAZNAS Jatim, Dr. KH. Husnul Khuluq, M.M.; serta seluruh kepala SMA/SMK di wilayah Cabdin.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban zakat, infak, dan sedekah, khususnya di kalangan ASN dan lembaga pendidikan.

Dr. Kiswanto menyampaikan bahwa zakat dan sedekah adalah amalan yang memberi manfaat bukan hanya bagi masyarakat, tetapi terutama bagi diri sendiri.

“Kepada diri kita, saya yakin Insya Allah akan mendapatkan manfaat pertama kali untuk diri kita sendiri, kemudian juga untuk lingkungan kita, termasuk lembaga pendidikan kita. Inilah rezeki yang sesungguhnya, yaitu rezeki yang bermanfaat untuk kepentingan kita di kemudian hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Jatim Prof. Ali Maschan Moesa menegaskan bahwa zakat diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014.

“ASN wajib menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Kami datang ke sini atas dasar tugas negara dan tugas agama. Dana ZIS yang disetorkan bisa dikembalikan hingga 70 persen untuk program jenengan, dan dari jumlah itu 3 persen dapat digunakan untuk operasional,” jelasnya.

Prof. Ali juga menekankan peran BAZNAS yang unik dibandingkan lembaga pemerintah lain.

“BAZNAS adalah satu-satunya badan pemerintah di Indonesia yang tidak mendapatkan anggaran dari APBN. Tugas utamanya mengentaskan kemiskinan dan disparitas,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, BAZNAS Jatim mengajak seluruh unsur pendidikan untuk bersinergi dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung program pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan masalah sosial di Jawa Timur.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur bersama BAZNAS RI melaksanakan verifikasi faktual terhadap calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jombang periode 2025–2030. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (15/9/2025).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Jombang H. Warsubi, S.H., M.Si., Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid, S.Ag., M.Pd., Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., serta Kabag Kesra Kabupaten Jombang Drs. Supriadi (Plt).

Dari BAZNAS, hadir Pimpinan BAZNAS RI Pembina Wilayah Jawa Timur Kolonel CAJ (Purn.) Drs. Nur Chamdani, Ketua BAZNAS Jatim Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si., beserta jajaran wakil ketua, tim Panitia Seleksi (Pansel), dan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang H. Warsubi dalam sambutannya menyampaikan harapan besar dari proses seleksi ini.

“Alhamdulillah hari ini kita verifikasi faktual terkait 10 orang yang telah mengikuti seleksi BAZNAS. Mudah-mudahan hari ini bisa dipilih 5 orang yang berkontribusi dalam pembangunan di Jombang dan akan bekerja demi masyarakat, dalam rangka meningkatkan pendapatan BAZNAS agar bisa disalurkan ke masyarakat dan bisa diterima dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Pembina Wilayah Jawa Timur, Kolonel (Purn) CAJ Drs. Nur Chamdani, menegaskan bahwa Jawa Timur mendapat prioritas dalam proses verifikasi.

“BAZNAS RI dari Jakarta menyaksikan langsung verifikasi faktual calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jombang. Kalau di tempat lain semua yang memverifikasi dari Jakarta, tapi di Jawa Timur semuanya kiai, semuanya profesor doktor. Kami usulkan Jawa Timur jadi satu-satunya provinsi yang bisa melaksanakan verifikasi langsung, syaratnya hanya satu yaitu saya menyaksikan,” tuturnya.

Ia menambahkan, “Yang dipilih hanya 5 orang, meskipun saya yakin semua 10 orang baik semua, tetapi karena dibatasi oleh undang-undang. Tidak berhenti di sini, hasilnya nanti akan dinilai dalam rapat pleno BAZNAS RI di Jakarta. Kita harapkan yang lolos betul-betul memiliki kompetensi, integritas, dan bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, karena BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural.”

Ketua BAZNAS Jatim, Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si., dalam kesempatan itu juga menegaskan pentingnya niat tulus dalam mengemban amanah.

“BAZNAS ini lembaga pemerintah, sama dengan BRIN, BNPB, BMKG, bahkan sama dengan Danantara. Bedanya, kalau Danantara duitnya banyak, kita disuruh cari duit untuk membantu orang miskin. Memang kerjanya begitu, jadi harus diniati betul-betul untuk membantu mereka,” jelasnya.

Aspek penilaian dalam verifikasi faktual ini meliputi latar belakang pendidikan, usia, visi dan misi, serta pemahaman fikih zakat. Selain itu, calon pimpinan juga dinilai dari pemahaman regulasi dan tata kelola BAZNAS, rencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, termasuk perencanaan pelaporan, pengendalian, serta pertanggungjawaban.

Verifikasi faktual ini bertujuan memastikan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hasil dari tahapan ini selanjutnya akan dibawa ke rapat pleno BAZNAS RI sebagai dasar penetapan pimpinan BAZNAS Kabupaten Jombang periode 2025–2030.