Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Hj. Saidah Sakwan, MA, menegaskan program BAZNAS sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Menurutnya, dana sosial syariah, termasuk zakat, telah diturunkan menjadi arah kebijakan tingkat menengah. 

"Untuk itu kita arahkan semua ekosistem binaan kita bisa diseleraskan untuk memenuhi kebutuhan penyuksesan program prioritas pemerintah," ujar Saidah.

Saidah mengatakan, dana keagamaan seperti zakat, diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dan mendukung penanganan masalah sosial serta bencana. Pemanfaatan dana keagamaan Islam dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pengembangan ekonomi syariah serta berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Hal ini disampaikan Saidah dalam Plenary Session “Capaian Kinerja 2020-2025 dan Isu Strategis Renstra Kedepan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Saidah juga menegaskan pentingnya membangun model pemberdayaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). 

Dalam paparannya, Saidah menyampaikan capaian BAZNAS dalam kurun 2020–2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian ZIS. “Zakat telah menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Namun, lebih dari itu, zakat harus mampu menghadirkan model pemberdayaan yang berkelanjutan agar mustahik bisa naik kelas menjadi muzaki,” ungkapnya.

Saidah menjelaskan, selama periode pandemi 2021–2022, BAZNAS fokus pada program pemulihan mustahik melalui bantuan langsung, ketahanan pangan, hingga penguatan modal produktif. Sementara sejak 2023 hingga 2024, fokus diarahkan pada penguatan program pengentasan kemiskinan struktural melalui desa zakat, pengembangan ekonomi mustahik, serta dukungan kepada UMKM.

“Dari pengalaman lima tahun terakhir, kita belajar bahwa distribusi konsumtif memang penting untuk kondisi darurat, tetapi pendayagunaan produktif adalah kunci bagi kemandirian mustahik. Inilah yang kita maksud dengan pemberdayaan berkelanjutan,” lanjutnya.

Menurut Saidah, BAZNAS telah menargetkan proporsi ideal 50:50 antara pendistribusian konsumtif dan pendayagunaan produktif pada tahun 2026, dengan minimal 28% dana dialokasikan khusus untuk program pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden serta RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan dana sosial syariah dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja juga menunjukkan perkembangan positif. Pada 2024, penyaluran zakat secara nasional mencapai Rp39,48 triliun, dan pada 2025 ditargetkan menembus Rp45,5 triliun. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang efektif .

Di sisi lain, Saidah juga menekankan pentingnya menyelaraskan seluruh gerakan zakat dengan prioritas pembangunan pemerintah. "Apa yang kita lakukan harus sejalan dengan apa yang diprioritaskan oleh Pemerintah. Alhamdulillah zakat sudah masuk dalam kebijakan nasional," jelasnya. 

Menurutnya, ini bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang kontribusi terhadap target angka yang telah ditetapkan negara.

Zakat, menurutnya, dipandang sangat strategis karena keterkaitannya yang erat dengan berbagai aspek pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan, pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Posisi strategis ini mendapatkan apresiasi dari negara.

"Ini membuktikan bahwa negara atau pemerintah menghargai kehadiran para amil zakat di pusat maupun di daerah," ungkap Saidah. 

Peran amil zakat diakui sebagai mitra pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali mengungkapkan peran zakat sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025, hari kedua, pada Rabu (27/08/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Pungkas juga menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS atas kiprahnya yang konsisten dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, serta menegaskan bahwa kontribusi zakat semakin relevan dalam mendukung pencapaian target pembangunan.

“Kemiskinan kita sudah turun drastis, sekarang sudah di bawah 10 persen. Namun yang menjadi perhatian adalah ketimpangan. Di sinilah zakat berperan penting, tidak hanya membantu secara konsumtif, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan,” ujarnya.

Lebih jauh, Pungkas menekankan bahwa sinkronisasi program BAZNAS dengan arah pembangunan pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Ia menyebutkan bahwa integrasi program BAZNAS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan memperkuat daya ungkit terhadap pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“RPJMD di daerah harus mengikuti RPJMN. Karena itu, BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota perlu memastikan programnya tercantum dalam RPJMD, sehingga daya ungkitnya lebih besar,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa potensi zakat nasional yang sangat besar, mencapai Rp327 triliun per tahun, harus dikelola secara optimal. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan strategi ekosistem yang mendorong masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

“Tantangannya adalah bagaimana potensi itu bisa terealisasi dengan menciptakan ekosistem yang mendorong masyarakat untuk tahu, mau, dan mampu menunaikan zakat. Faktor kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat menjadi kunci utama,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Pungkas menegaskan kembali bahwa zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa kontribusi BAZNAS akan sangat menentukan keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan dan mengecilkan ketimpangan sosial.

“Kita ingin menuju Indonesia yang maju dan sejahtera, dengan kemiskinan mendekati nol dan kesenjangan yang semakin kecil. Peran BAZNAS dalam mendukung tujuan besar ini sangat strategis,” terangnya.

Menutup paparannya, Pungkas mendorong agar pengelolaan zakat semakin diperkuat melalui tata kelola yang baik serta pemanfaatan teknologi digital. Hal ini, menurutnya, akan meningkatkan efektivitas zakat sekaligus melengkapi keterbatasan anggaran pemerintah.

“APBN kita terbatas, sehingga peran pembiayaan non-pemerintah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi sangat penting. Dengan tata kelola yang baik dan dukungan digitalisasi, zakat akan semakin besar kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui Rakornas 2025 ini, BAZNAS RI meneguhkan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan zakat, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Berkolaborasi dengan BAZNAS RI untuk penyaluran bantuan sangat penting, agar tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh para mustahik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti saat menjadi pemateri pada  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS hari kedua, Rabu (27/08/2025). 

Menurut Amalia, jumlah penduduk Indonesia per 8 Agustus 2025 tercatat sebanyak 286,8 juta dengan tingkat kemiskinan sebesar 23,85 juta orang. Jumlah   masyarakat miskin terbesar berada di pulau jawa, antara lain Jawa Timur sebanyak 3,87 juta orang masuk da?am kategori miskin, Jawa Barat 3,6 juta orang miskin, Jawa Tengah 3,3 juta orang miskin, kemudian Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.

“Jika dijumlahkan ada 13,13 juta orang atau sekitar 55 persen dari penduduk miskin di Indonesia ada di 5 Provinsi tersebut,” kata Amalia di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Amalia, berdasarkan survei yang dilakukan, mayoritas penduduk miskin ini berasal dari keluarga yang putus sekolah atau memiliki kepala rumah tangga yang hanya lulusan SD. Salah satunya bekerja di sektor pertanian sebesar 45,67 persen, dan yang lain bekerja di sektor informal sehingga tidak memiliki jaminan kesehatan. 

“Jadi pendidikan itu penting untuk menjamin tingkat kesejahteraan sebuah keluarga,” kata Amalia.

Karena itu, Presiden Prabowo mendirikan sekolah rakyat yang memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar tidak putus sekolah. Dengan harapan, pendidikan ini akan mampu memutus garis kemiskinan pada keluarga miskin tersebut.

“Ini salah satu proses pemutusan rantai kemiskinan, jadi betapa pendidikan itu penting untuk menjamin kesejahteraan rumah tangga di generasi berikutnya,” jelas Amalia.

Amalia menambahkan, BPS juga menawarkan kerja sama dengan BAZNAS melalui data tunggal kesejahteraan (DTSEN). Melalui kerja sama ini, harapan penyaluran bantuan akan benar-benar tepat sasaran karena BPS memiliki data masyarakat miskin dan BAZNAS yang akan terjun langsung menyalurkan bantuan kepada para mustahik yang berhak menerima.

“Kalau kolaborasi ini terjadi maka ini menjadi bagian penting proses pemutakhiran DTSEN yang bisa kita lakukan bersama-sama dan Bapak/Ibu bisa manfaatkan untuk melihat dan memetakan di mana orang miskin itu berada, siapa, sudahkah dia  mendapatkan bantuan atau belum, kita bisa petakan bersama-sama menggunakan DTSEN ini,” kata Amalia.

Terakhir dia menambahkan, ada 4 barang komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan yakni beras, telur ayam, daging ayam, dan mie instan. 

“Jadi kalau mau mengintervensi, membantu untuk meringankan beban orang miskin, berdasarkan survei kami 4 komoditas ini yang memang memberikan kontribusi kepada mereka,” ungkap Amalia.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya sinergisitas antara pemerintah dan BAZNAS untuk kesejahteraan masyarakat, agar program pembangunan manusia berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Pratikno menyampaikan, BAZNAS tidak hanya berperan dalam menyalurkan zakat, tetapi juga mampu mengisi ruang-ruang yang belum sepenuhnya dijangkau pemerintah. Menurutnya, peran BAZNAS sangat strategis karena dapat hadir lebih cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

“Pemda atau birokrasi pada umumnya tidak fleksibel untuk merespons suatu hal, karena harus ada perencanaan, anggarannya sudah dialokasikan, dan seterusnya. Tapi mungkin fleksibiltas bisa dilakukan di BAZNAS,” ujar Pratikno.

Pratikno menilai fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan BAZNAS dibandingkan birokrasi pemerintah. Katanya, sifat birokrasi yang kaku sering kali membuat respons terhadap kebutuhan masyarakat berjalan lambat. Di sinilah BAZNAS bisa mengambil peran pelengkap.

“Mungkin fleksibilitas bisa dilakukan di BAZNAS, sehingga bisa menutup kelemahan pemerintah yang tidak fleksibel. Ini akan sangat membantu, khususnya untuk program-program yang sangat urgent,” jelas Pratikno.

Lebih lanjut, Pratikno menegaskan, sektor kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana merupakan bidang prioritas yang membutuhkan dukungan cepat dan tepat. Kontribusi BAZNAS di tiga sektor itu sangat penting untuk mengurangi beban publik yang berisiko tinggi jika penanganannya terlambat.

“Kalau kesehatan dan bencana itu prioritas utama, karena risiko kerugian yang ditanggung publik terlalu besar. Peran BAZNAS di sini sangat fundamental,” tambahnya.

Pratikno juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan BAZNAS tidak hanya berhenti di level pusat, melainkan dapat menginspirasi lahirnya koalisi di daerah. Menurutnya, kehadiran BAZNAS di daerah bisa menjadi motor penggerak sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga zakat.

“Kami mengharapkan sekali, kerja sama ini bisa mendorong munculnya koalisi di daerah dalam mengatasi persoalan-persoalan pembangunan manusia. Kalau BAZNAS ada tim yang kita bisa sama-sama membahas secara detail kerja sama, nanti dari kami siap,” katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian yang diwakili oleh Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa  Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si mengatakan, sinergi yang efektif antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan pemerintah daerah akan menciptakan sistem pengelolaan zakat yang komprehensif, dari level kebijakan hingga implementasi di lapangan. 

Hal itu disampaikan Suhajar Diantoro dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 dengan tema “Menguatkan BAZNAS, Mendukung ASTACITA”, di Jakarta, Selasa (26/08/2025).

Menurutnya, koordinasi yang baik antara BAZNAS dan pemerintah daerah juga akan menghindari tumpang tindih program dan memastikan disribusi zakat yang adil dan merata sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

"Jadi kalau BAZNAS sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah maka pengelolaannya akan lebih baik dan pemanfaatannya tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, pihaknya menyebut jika pemerintah daerah berfungsi sebagai ujung tombak implementasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di satu sisi, Pemerintah daerah memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat. 

"Hal ini memungkinkan pendekatan pengumpulan dan distribusi zakat yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal," jelasnya.

"Dengan begitu, kemampuan untuk melakukan pendataan muzaki dan mustahik secara akurat menjadi modal penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat," imbuhnya.

Selanjutnya, pihaknya menyampaikan jika pemerintah daerah memiliki legitimasi dan wewenang untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan sektor swasta. 

"Keterlibatan pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, sehingga mendorong peningkatan partisipasi muzakki," ucapnya.

Sementara itu, kata dia, dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengembangkan kebijakan dan program zakat yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. 

"Penguatan peran ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan kapasitas kelembagaan yang memadai, agar dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah," imbuhnya.